Pemkot Madiun Gelar Raker Bersama BPS, Tekankan Penguatan Ekonomi untuk Atasi Kemiskinan

MADIUN – Upaya menekan angka kemiskinan di Kota Madiun terus digencarkan. Tidak hanya mengandalkan program bantuan, Pemkot kini memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal tersebut seperti yang terlihat dalam rapat kerja antara Pemkot dan BPS yang digelar di Guest House Ngrowo Bening, Selasa (16/9). 

Dalam raker tersebut, BPS menyampaikan laporan indikator strategis mengenai kondisi kemiskinan di Kota Madiun. Data transparan ini menjadi pijakan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, termasuk persiapan menuju Sensus Ekonomi 2026.

Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, menegaskan bahwa keterbukaan data dari BPS menjadi pengingat agar pemerintah tetap waspada terhadap sektor yang berpotensi menghambat pertumbuhan.

“Ada 39 indikator yang harus kita penuhi. Keberhasilan bisa dilihat dari sana. Jangan terlalu cepat merasa puas, karena kita harus tetap waspada dan bersiap menyongsong tahun 2026,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, wali kota menekankan pentingnya penguatan ekonomi masyarakat sebagai kunci pemberantasan kemiskinan. Upaya nyata dilakukan, antara lain dengan penyediaan rumah susun bagi warga yang belum memiliki hunian serta dorongan kemandirian bagi masyarakat yang belum bekerja.

Berdasarkan data BPS, persentase kemiskinan di Kota Madiun pada Maret 2025 turun menjadi 3,89 persen atau sekitar 6,96 ribu jiwa. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 7,84 ribu jiwa. Dengan capaian tersebut, Kota Madiun menempati urutan keempat dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur.

Terpisah, Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Azis, menyebut garis kemiskinan di kota ini tercatat sebesar Rp666.073 per kapita per bulan. Perhitungan itu menggunakan basic needs approach, yakni kemampuan rumah tangga atau individu dalam memenuhi kebutuhan dasar dari sisi ekonomi.

“Dengan capaian ini, Kota Madiun hanya berada di bawah Kota Batu, Surabaya, dan Malang untuk tingkat kemiskinan terendah. Sementara angka tertinggi tercatat di Kabupaten Sampang sebesar 20,61 persen,” jelasnya.

Melalui sinergi antara Pemkot dan BPS, program zero kemiskinan diharapkan dapat benar-benar terwujud. Selain menekan angka kemiskinan, langkah ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama melalui peningkatan konsumsi rumah tangga.

(Bip/im/kus/diskominfo)