Pelatihan MOOC PPK Tipe C Pemerintah Kota Madiun
Madiun – Selasa (24/10) Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang SDM PBJ, PPK Tipe C adalah PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori Pengelolaan Kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi. Oleh karena itu demi menunjang kinerja PPK se-Kota Madiun, melalui Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan administrasi Pembangunan Kota Madiun melakukan pelatihan sertifikasi kompetensi bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tipe C di ruang Rapat Bagian PBJ & Adbang selama kurang lebih 3 Hari , Kegiatan ini diikuti oleh PPK se-Pemerintah Kota Madiun yang mempunyai sertifikat pengadaan barang dan jasa tingkat dasar dan didampingi langsung oleh JFT pengadaan Barang/jasa Ahli Pertama Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun.
Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dilakukan dengan metode pembelajaran MOOC (Massive Online Open Courses) dan dapat diakses melalui https://elearning.lkpp.go.id. Tahapan pelatihan yang diakses meliputi pembuatan akun peserta, pengerjakan pre test di hari pertama, membaca modul, slide dan video, mengerjakan buku kerja dan menguploud hasil buku kerja, pengerjaan tes materi, mengikuti sesi synchronous sesuai waktu yang telah ditentukan, menguplod revisi buku kerja, pengerjaan test evaluasi serta pengerjaan post test dan download sertifikat.Kepala Bagian PBJ&Adbang Kota Madiun Malik Asmany mengungkapkan kegiatan ini bertujuan sebagai salah satu syarat wajib sebagai PPK sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, pasal 88 huruf b bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara wajib memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa paling lambat 31 Desember tahun 2023.
Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi tahun anggaran 2023
Madiun – Senin (23/10) Bertempat di Ballroom Sun Hotel Madiun, Bagian pengadaan barang/jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun mengadakan Acara Evaluasi Pelaksanaan Pekerjaan Kontruksi tahun anggaran 2023. Acara ini membahas terkait Pemerintah Kota Madiun yang saat ini mengerjakan sejumlah proyek pembangunan strategis, Sebagian besar di antaranya berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun Malik Asmany menuturkan bahwa saat ini sudah ada 43 paket proyek yang sudah selesai 100 persen. ‘’Sisanya masih ada yang belum selesai tapi tinggal 1-2 persen.Selain itu, Acar ini juga dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. ” Proyek Strategis harus terus memantau progres pembangunan agar berjalan on the track dan sering kali saya katakan Pekerjaan harus sesuai spek yang sudah ditentukan dan waktu pengerjaan tidak boleh molor”, ujar Wali Kota. beliau juga memberikan apresiasi karena seluruh kontraktor yang menjalin kerja sama dengan Kota Madiun selama ini dapat bekerja optimal dan hasilnya memuaskan.
Studi Banding Pengelolaan Pengadaan Pemkab Kediri
Madiun – Kamis (12/10) Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Bagian pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten Kediri melakukan Studi banding pengelolaan Tambah Syarat Pengadaan Branag/Jasa ke bagian Pengadaan Barang/Jasa dan adminstasi Pembangunan Kota Madiun. Kepala Bagian PBJ&Adbang Malik asmany menjelaskan, “Regulasi PBJ juga bisa dirubah/tambah, dasar hukum PBJ yang awalnya hanya diatur oleh Peraturan Presiden menjadi celah tersendiri bagi Pemerintahan Daerah (Perda) untuk membuat Pedoman PBJ lokal yang isinya bahkan bisa tidak mengacu aturan yang sudah ada, menambah ketentuan yang belum diatur di PerPUU, tercatat banyak Daerah yang membuat Perda terkait PBJ-nya sendiri yang merupakan modifikasi” selain itu perubahan tambah syarat pengadaan juga didukung langsung oleh Walikota Madiun sebagai upaya Kecurangan dalam melakukan Pengadaan Brang/jasa di Pemerintah Kota Madiun. UKPBJ Kabupaten Kerdiri berharap pemberlakuan tambah Syarat Dokumen Pengadaan Barang/Jasa juga bisa diterapkan di pemerinath Kabupaten Kediri diwaktu yang akan datang.
Studi Banding UKPBJ Kota Batu
Madiun – Kamis (5/10) Pemerintah Kota Batu melalui Bagian Pengadaan barang/jasa Sekretariat Daerah Kota Batu melakukan Studi Banding terkait pemanfaatanKerjasama Operasional Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, Studi ini dilakukan di Ruang Rapat inti Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah kota Madiun sebagai salah satu Tim Koordinator pemanfaatan Lelang Parkir yang ada di Kota Madiun, Melalui SubKoordinasi Pengadaan Barang/Jasa menjelas ,”bahwa dalam proses lelang, kontrak dan nilai harga sewa itu sudah melalui kajian yang mendalam” Sehingga, nilai yang ditetapkan itu bukan keputusan asal atau sembarangan. Lelang ini juga terbuka untuk peserta calon mitra yang berbentuk badan Usaha dengan memiliki Ijin. Pemerintah Kota Batu berharap hasil dari kunjungan ini bisa diimplementasikan di Kota Batu untuk tahun 2024 ini
Desk SIRUP Kelurahan APBD-P Tahun Anggaran 2023
Madiun – Selasa (26/9) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan administasi pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun melkaukan pendampingan pengisian SIRUP APBD-P Tahun anggaran 2023 di Seluruh Kelurahan di 3 kecamatan yang ada di Kota Madiun ini dilakukan untuk menunjang program Wali Kota Madiun yaitu Pavingisasi dan Pemasangan PJudi seluruh Kelurahan Kota Madiun. Selain itu proses desk ini juga bertujuan untuk dapat memberikan pemahaman secara teknis kepada admin sirup, dan hal yang terpenting lainnya adalah ada penekanan agar sesegera mungkin rencana umum pengadaan diinput ke dalam aplikasi, sehingga setelah DPA disahkan, tahapan – tahapan pengadaan barang dan jasa dapat segera dilaksanakan di APBD Perubahan ini sehingga pada akhirnya dapat menyajikan data yang jelas dan kredibel.
Rakor Persiapan Proyek PJU Dan Pavingisasi
Madiun – Selasa (19/9) Bertempat di Raung 13 Balai Kota Madiun, Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun mengadkaan Rapat Koordinasi proyek Pavingisasi dan Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah Kelurah Se-Kota Madiun, Acara ini dihadiri langsung Oleh Bapak Wali Kota MAdiun, Sekretaris Daerah, Kepala bagian PBJ&Adbang, Perwakilan OPD terkait, Lurah dan Camat se-Kota Madiun, dan Perwakilan penyedia dari PJu dan Paving . Acara ini dilakukan karena P-APBD Tahun Anggaran 2023 sudah dimulai dan beberapa kelurahan sudah mulai memetakan pembelian PJU dan Paving. Acara ini dubuka langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi, Menurutnya Rapat Koordinasi ini penting untuk menginvestasikan kemampuan masing-masing mitra penyedia bahan baku proyek PJU dan pavingisasi di Tahun Anggaran 2023 ini . Diharapkan dari hasil rapat ini Peneydia PJU dan paving mampu menyediakan kebutuhan Pemkot Madiun sesuai target waktu yang ditentukan, Selain itu Lurah juga duharapkan bisa memantau pekerjaan PJu dan Pavingisasi ini sesuai dengan konsep yang telah ditentukan sebelumnya
Kunjungan Kerja Bagian PBJ kabupaten Lamongan
Madiun – Kamis (31/8)- Bagian Pengadaan Barang/Jasa sekretariat daerah Kabupaten Lamongan mengadakan Studi tiru terkait Koordinasi pemahaman dan percepatan pemenuhan
kecukupan dokumen Monitoring Center for Prevention (MCP). Studi ini dilaksanakan di Ruang Rapat bagian PBJ & Adbang Sekretariat Daerah Kota Madiun mulai Pukul 10:00 – selesai yang diikuti oleh Perwakilan PBJ , Inspektorat dan BKAD Kabupaten Lamongan. Rapat ini dibuka langsung oleh Kepala bagian Pengadaan barang/jasa dan administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Madiun, Malik Asmany, S.Sos, M.si dan Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Kabupaten lamongan, Joko Andriyanto, SKM sebagian Perwakilan Kepala Bagian.
Menurutnya, Kunjungan Studi Tiru ini didasari karena Bagian PBJ & AdbangSekretariat Kota Madiun dinilai mampu menyediakan Data MCP dengan baik sehingga Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan sebagai salah satu perangkat daerah yang terintevensi dalam upaya pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui program pencegahan korupsi terintegrasi KPK dapat memenuhi kebutuhan tersebut sesuai dengan data yang Sesuai .
