Wali Kota Sampaikan Jawaban atas PU Fraksi dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda P-APBD 2025 MADIUN

Wali Kota Sampaikan Jawaban atas PU Fraksi dalam Rapat Paripurna Pembahasan Raperda P-APBD 2025

MADIUN – Sederet pertanyaan fraksi DPRD dalam pandangan umum (PU) atas Raperda Perubahan APBD (P-APBD) 2025 terjawab sudah. Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama wakilnya, F Bagus Panuntun, menyampaikan jawaban di hadapan fraksi DPRD dalam rapat paripurna Jumat (8/8).

Soal perubahan pos anggaran belanja tidak terduga (BTT), misalnya. BTT mengalami kenaikan lantaran adanya selisih antara pendapatan dan belanja. Mengingat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan harus nol, maka selisih tersebut dialokasikan di pos BTT agar struktur APBD seimbang.

Di samping itu, komponen belanja BTT tidak bisa ditentukan saat penganggaran. Hal ini disebabkan bahwa penggunaan BTT untuk menyelesaikan keadaan darurat dan mendesak yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

‘’Sebelum menyusun, semua uang ditaruh di BTT sehingga nominalnya besar. Setelah ada perubahan, uang itu digunakan untuk kegiatan dalam kondisi darurat,’’ terang Dr. Maidi.

Tak hanya soal BTT, upaya Pemkot Madiun mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipertanyakan. Dr. Maidi menyebut telah menyusun berbagai upaya peningkatan PAD. Di antaranya, perluasan sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengelolaan aset-aset daerah ataupun kerja sama dengan pihak ketiga dan intensifikasi perpajakan.

Pemkot Madiun akan merestrukturisasi kembali BUMD yang social oriented dan profit oriented. Untuk BUMD yang memiliki profit oriented, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD.

‘’Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi yang melakukan pelanggaran peraturan daerah juga kami lakukan,’’ pungkasnya.

(Dspp/im/ggi/diskominfo)

#pemkotmadiun #madiun
#madiunkotapendekar
#107kotamadiun
#indonesiabicarabaik

#indonesia #indonesiabagus
#madiun2025