Bantul – Dalam rangka memperkuat kapasitas dan menyelaraskan pelaksanaan regulasi terbaru di bidang pengadaan barang/jasa (PBJ) dan administrasi pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Administrasi Pembangunan Kota Madiun melaksanakan kegiatan studi tiru ke Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul pada Jumat, 14 November 2025.

Rombongan dari Kota Madiun dipimpin langsung oleh Kepala Bagian PBJ dan Administrasi Pembangunan, diterima hangat oleh Kepala Bagian PBJ Kabupaten Bantul beserta jajaran. Studi tiru ini secara khusus mendalami implementasi dan strategi adaptasi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Kami datang ke Bantul untuk belajar. Perpres 46 Tahun 2025 membawa sejumlah penyesuaian penting, baik terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, percepatan pelaksanaan pengadaan, hingga pengaturan pengadaan di tingkat desa. Kami ingin melihat bagaimana praktik terbaik yang telah diterapkan oleh Bagian PBJ Bantul agar proses pengadaan di Kota Madiun dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel sesuai amanat Perpres terbaru," ujar beliau.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian PBJ Kabupaten Bantul menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan berbagai upaya yang telah dilakukan. Diskusi berfokus pada beberapa poin kunci dalam Perpres 46/2025, antara lain:

• Peningkatan Kapasitas SDM: Strategi pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola PBJ.

• Optimalisasi E-Katalog Lokal: Langkah-langkah konkrit dalam mendorong pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk masuk dalam E-Katalog lokal sesuai semangat baru regulasi.

• Pengelolaan Risiko Kontrak: Praktik terbaik dalam adendum kontrak dan manajemen kontrak kritis sesuai ketentuan Perpres.

"Kami berharap apa yang kami sampaikan, khususnya terkait implementasi Perpres 46/2025, dapat memberikan gambaran dan manfaat nyata bagi Pemerintah Kota Madiun," tutup Kepala Bagian PBJ Bantul.